Lombok Timur, Jurnalekbis.com – Upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten, serta sejumlah lembaga jasa keuangan mendukung program Desa Berdaya sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis literasi dan inklusi keuangan.
Program tersebut diluncurkan di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (30/7/2026). Melalui kolaborasi lintas sektor, program ini tidak hanya memberikan bantuan usaha, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, mengembangkan usaha, hingga menciptakan kemandirian ekonomi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Abul Chair menegaskan keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan modal, tetapi harus dibarengi peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
“Yang paling penting bukan hanya memperoleh bantuan, tetapi bagaimana mengelola, mengembangkan, dan merencanakan kehidupan ke depan dengan lebih baik,” kata Abul Chair.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan fondasi pembangunan desa, sementara OJK bersama mitra menghadirkan ilmu, pendampingan, dan dukungan pembiayaan agar masyarakat mampu membangun ekonomi secara mandiri.
Ia menilai kolaborasi tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari lapisan masyarakat paling bawah.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, UMKM yang berkembang, serta generasi muda yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan program Desa Berdaya merupakan hasil refocusing berbagai program OJK bersama mitra strategis untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Empat desa dipilih sebagai proyek percontohan, yakni Desa Lendang Nangka Utara, Mangkung, Mekarsari, dan Bewun Mas.
Sebanyak lebih dari 100 kepala keluarga menjadi penerima manfaat pada tahap awal.
Menurut Rudi, program tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bank NTB Syariah, Astra, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), International Labour Organization (ILO), Women’s World Banking, hingga pemerintah daerah.
Bentuk intervensinya bukan sekadar bantuan dana, tetapi berupa pengembangan usaha peternakan ayam petelur yang dirancang memiliki pasar tetap melalui skema offtaker, sehingga hasil produksi masyarakat memiliki kepastian penjualan.
“Dari mulai pembangunan kandang sampai ayam bertelur, hasilnya nanti dijual kepada offtaker. Harapannya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ekstrem,” ujar Rudi.
Selain bantuan usaha, peserta juga mengikuti pelatihan berjenjang, mulai dari training for trainers bagi pendamping hingga training for beneficiaries bagi penerima manfaat. Materi yang diberikan mencakup penyusunan proposal usaha, manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, hingga teknik budidaya ayam petelur.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat program tersebut melalui pembaruan data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik mengatakan daerahnya telah ditetapkan memiliki 64 Desa Berdaya, terbanyak di NTB karena jumlah desa di Lombok Timur juga paling banyak.
Ia mengungkapkan, Pemkab Lombok Timur akan meluncurkan Duta Perlindungan Sosial (Duta Ferlinsos) yang melibatkan sekitar 2.300 petugas untuk mendata 501.104 kepala keluarga menggunakan aplikasi Ferlinsos.
Melalui sistem tersebut, status kelayakan penerima bantuan dapat diketahui hanya dalam hitungan menit karena telah terhubung dengan berbagai basis data nasional, termasuk data kepegawaian dan pelanggan listrik.
“Kami ingin menuju Satu Data Indonesia agar penyaluran bantuan semakin akurat. Target kami, angka kemiskinan ekstrem di Lombok Timur bisa mencapai nol pada akhir periode pemerintahan daerah,” tegas Juaini.
Sinergi pemerintah, OJK, industri jasa keuangan, hingga organisasi internasional diharapkan menjadi model baru pemberdayaan desa yang tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi membangun fondasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
