Mataram, Jurnalekbis.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengubah arah kebijakan pelestarian cagar budaya di daerahnya. Menurutnya, keberhasilan pelestarian tidak lagi diukur dari banyaknya situs yang berstatus cagar budaya, melainkan dari bagaimana warisan sejarah tersebut mampu dikelola, dilindungi, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal saat menerima Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi NTB bersama perwakilan TACB kabupaten/kota se-Pulau Lombok di Kantor Gubernur NTB, Senin (3/8).
Dalam pertemuan tersebut, Miq Iqbal menegaskan bahwa paradigma lama yang berfokus pada penetapan status cagar budaya perlu ditinggalkan. Pemerintah, menurutnya, harus lebih serius memastikan situs-situs yang telah ditetapkan benar-benar terawat, terlindungi, dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
“Buat saya tidak penting seberapa banyak yang ditetapkan. Yang penting adalah seberapa serius kita mengurus yang sudah ada. Lebih baik sedikit, tetapi benar-benar terurus, daripada mengejar status, setelah ditetapkan justru tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan,” kata Miq Iqbal.
Menurut gubernur, selama ini perhatian terhadap pengelolaan pasca-penetapan masih belum maksimal. Akibatnya, banyak aset budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi belum mampu menjadi sumber edukasi maupun penggerak ekonomi lokal.
Inventarisasi Jadi Persoalan Utama
Miq Iqbal menilai persoalan mendasar yang harus segera dibenahi adalah belum tersedianya sistem inventarisasi cagar budaya yang lengkap dan terintegrasi.
Data yang akurat, katanya, menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pelestarian, menentukan prioritas konservasi, hingga mengalokasikan anggaran secara efektif.
“Kalau datanya belum tertata, bagaimana kita bisa menentukan prioritas? Kita harus memiliki sistem inventarisasi yang jelas agar arah pelestarian cagar budaya benar-benar berbasis data,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Dinas Kebudayaan Provinsi NTB segera membangun basis data digital yang memuat informasi lengkap mengenai setiap objek cagar budaya.
Data tersebut tidak hanya berisi lokasi dan nilai sejarah, tetapi juga kondisi fisik bangunan atau situs, tingkat kerusakan, kebutuhan konservasi, hingga peluang pemanfaatannya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan destinasi wisata budaya.
Digitalisasi data dinilai menjadi langkah awal untuk menciptakan tata kelola pelestarian yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Dorong Riset Arkeologi
Selain inventarisasi, Pemerintah Provinsi NTB juga ingin memperkuat penelitian arkeologi.
Menurut Miq Iqbal, masih banyak tinggalan sejarah di wilayah NTB yang diduga berada di bawah permukaan tanah dan belum pernah diteliti secara menyeluruh.
Penelitian tersebut dinilai penting untuk memperkaya pengetahuan mengenai sejarah peradaban di NTB sekaligus menjadi dasar ilmiah dalam menetapkan kebijakan pelestarian di masa depan.
Penguatan riset juga diharapkan mampu membuka peluang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, hingga komunitas sejarah.
Kota Tua Ampenan Jadi Perhatian
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan Kawasan Kota Tua Ampenan.
Kawasan tersebut dinilai memiliki posisi strategis dalam sejarah Pulau Lombok sebagai pusat perdagangan dan ruang pertemuan berbagai bangsa pada masa lampau.
Karena memiliki nilai historis tinggi, setiap program revitalisasi harus tetap menjaga karakter kawasan melalui pendekatan sejarah, arkeologi, dan konservasi.
Langkah itu dinilai penting agar pengembangan kawasan tidak menghilangkan identitas yang menjadi daya tarik utamanya.
Kebudayaan Harus Menjadi Penggerak Ekonomi
Miq Iqbal juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mengubah cara pandang terhadap kebudayaan.
Menurutnya, selama ini sektor kebudayaan sering dipersepsikan hanya sebagai beban anggaran. Padahal, apabila dikelola dengan baik, cagar budaya dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Kalau kita datang hanya membawa cerita soal anggaran, maka kebudayaan akan dianggap sebagai cost center. Tetapi kalau kita mampu menunjukkan bahwa cagar budaya dapat menggerakkan pariwisata, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan meningkatkan pendapatan daerah, maka kebudayaan akan menjadi profit center. Cara berpikir seperti inilah yang harus kita bangun bersama,” tegasnya.
Ia menilai pengembangan wisata berbasis sejarah dan budaya memiliki peluang besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat identitas daerah.
Selain mendukung sektor pariwisata, pelestarian cagar budaya juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, memperluas peluang usaha masyarakat, hingga menciptakan lapangan kerja baru.
Dinas Kebudayaan Siapkan Langkah Lanjutan
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB Muhamad Ihwan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan forum koordinasi pertama sejak Dinas Kebudayaan berdiri sebagai organisasi perangkat daerah tersendiri.
Forum tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, Tim Ahli Cagar Budaya, perguruan tinggi, komunitas sejarah, serta para pemerhati budaya.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kebudayaan akan mempercepat pemeringkatan koleksi Museum Negeri NTB sebagai cagar budaya tingkat provinsi.
Selain itu, pemerintah juga akan menyusun basis data digital cagar budaya, membentuk forum komunikasi TACB se-NTB, serta memperkuat kolaborasi dalam penyusunan peta jalan pelestarian cagar budaya di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Langkah tersebut diharapkan menciptakan sistem pelestarian yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Melalui kebijakan baru ini, Pemerintah Provinsi NTB ingin memastikan pelestarian cagar budaya tidak hanya berfungsi menjaga jejak sejarah, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah. Dengan tata kelola berbasis data, dukungan riset, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan yang produktif, warisan budaya diharapkan mampu menjadi sumber ilmu pengetahuan, memperkuat identitas daerah, mengembangkan ekonomi kreatif, meningkatkan daya saing pariwisata, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat menuju visi NTB Makmur Mendunia.
