Jakarta, Jurnalekbis.com – Pemerintah menargetkan seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening perbankan guna mengoptimalkan tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional. Langkah ini dibahas secara khusus dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia, yang menjaring data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini telah mencapa 93,62 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional berada di angka 63,57 persen, yang kemudian diperbarui berdasarkan survei terbaru menjadi 69,57 persen. Capaian tersebut dinilai telah melampaui standar rata-rata negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD yang berada di level 63 persen.
“Tadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga dalam keterangannya.
Persiapan Rekening Perbankan oleh Himbara
Guna mewujudkan kepemilikan rekening bagi seluruh penduduk, Presiden meminta lembaga perbankan milik negara, khususnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), untuk mempersiapkan infrastruktur pembukaan rekening bagi masyarakat luas.
Dalam implementasinya, pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut selanjutnya akan dipadankan dengan sistem pembayaran dan gerbang pembayaran nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, dengan mengoptimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Nah, sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen. Nah, tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, pemadanan data ini krusial agar sistem pembayaran berjalan terintegrasi. Berbagai program pemerintah ke depan juga akan disalurkan secara langsung melalui rekening-rekening yang disiapkan bagi warga negara tersebut.
Mitigasi El Nino dan Perpanjangan Bantuan Sosial
Selain membahas kepemilikan rekening, rapat terbatas tersebut juga mengevaluasi kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak fenomena iklim El Nino serta kelanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras. Jika sebelumnya bantuan beras dijadwalkan berjalan hingga September dengan alokasi total 30 kilogram, Presiden mengarahkan agar program tersebut dilanjutkan pada triwulan keempat tahun ini.
“Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg. Dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan… di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember,” jelasnya.
Antisipasi Dampak Bencana Alam terhadap Perekonomian Daerah
Menanggapi pertanyaan awak media terkait potensi kontraksi ekonomi akibat gangguan eksternal, Menko Perekonomian mengakui bahwa wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam, termasuk letusan sejumlah gunung berapi, pasti mengalami perlambatan aktivitas ekonomi lokal.
Pemerintah saat ini masih memantau dampak letusan dari lima hingga enam gunung aktif di Indonesia yang menyebabkan penurunan aktivitas masyarakat serta gangguan pada sektor logistik dan penerbangan.
“Ya, pertama tentu di daerah yang terdampak pasti terjadi kontraksi. Dan kami masih monitor program-program apa yang terkena dan di berbagai provinsi tersebut. Dan sekarang juga kami sedang monitor akibat daripada letusan 5–6 gunung di Indonesia ini, terutama untuk aktivitas masyarakat yang sangat berkurang,” tutur Airlangga.
Terkait estimasi kerugian material akibat gangguan operasional sektor penerbangan dan kargo tersebut, pemerintah menyatakan masih melakukan penghitungan berkala sambil menunggu kepastian durasi penutupan jalur atau wilayah yang terdampak abu vulkanik.
