Jurnalekbis.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah ini menyusul inflasi tahunan NTB yang mencapai 4,18% pada September 2026, dengan sejumlah komoditas pangan turut menyumbang kenaikan harga.
Dalam rapat koordinasi TPID di Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026), pemerintah daerah bersama Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas strategi menjaga pasokan, memperlancar distribusi, serta mengantisipasi potensi gejolak harga menjelang akhir tahun.
Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. H. Wahyudin, M.M., memaparkan bahwa inflasi NTB pada September 2026 mencapai 0,36% secara bulanan (month-to-month/mtm), 2,72% secara tahun kalender (year-to-date/ytd), dan 4,18% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Secara bulanan, daging ayam ras memberikan andil inflasi sebesar 0,12%, disusul tarif air minum PAM sebesar 0,08%, udang basah 0,07%, tomat 0,05%, dan cabai rawit 0,04%.
Data tersebut menjadi perhatian TPID dalam menyusun langkah pengendalian harga, terutama untuk komoditas yang rentan mengalami perubahan pasokan dan permintaan.
Kepala Perwakilan BI NTB, Hario K. Pamungkas, menyampaikan lima rekomendasi untuk memperkuat pengendalian inflasi daerah.
Pertama, pemerintah perlu memperbarui neraca pangan yang mencakup ketersediaan, kebutuhan, serta proyeksi surplus dan defisit setiap komoditas. Data tersebut menjadi dasar penentuan kebijakan sesuai kondisi masing-masing daerah.
Kedua, BI mendorong perluasan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan prinsip tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan stok serta memperkuat distribusi komoditas strategis.
Ketiga, kerja sama antardaerah (KAD) perlu diperluas dengan melibatkan wilayah sentra produksi untuk menjaga pasokan tomat, cabai rawit, dan bawang merah. Upaya ini sekaligus mengantisipasi risiko gangguan produksi akibat potensi El Niño yang diperkirakan hingga awal 2027.
Keempat, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan penyedia jasa untuk menunda kenaikan tarif yang diatur pemerintah pada triwulan IV 2026. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru.
Kelima, peningkatan produksi dan produktivitas pangan perlu berjalan beriringan dengan regenerasi petani dan nelayan, penerapan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP), pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT), mitigasi dampak cuaca, serta perbaikan rantai pasok.
Rapat koordinasi dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, H. Lalu Mohammad Faozal, S.Sos., M.Si. Ia menekankan pentingnya pertukaran informasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi penyebab inflasi serta menyusun langkah pengendalian yang konkret dan terukur.
Setelah pemaparan BPS dan BI NTB, peserta rapat membahas kondisi harga dan tantangan pasokan di masing-masing daerah. Koordinasi ini diharapkan menghasilkan tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Di sisi lain, BI NTB mengimbau masyarakat berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan. Warga juga diminta menghindari pembelian berlebihan, panic buying, dan penimbunan barang yang dapat memperburuk tekanan harga.
Pengendalian inflasi menjelang Nataru membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, petani, distributor, dan konsumen. Ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat NTB.
