DOMPU – Kejuaraan Pacuan Kuda Bupati Cup Dompu Maju 2026 tak sekadar menjadi ajang olahraga dan pelestarian budaya. Kompetisi yang berlangsung di Lapangan Lembah Kara, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), juga membuka peluang ekonomi bagi joki, perawat kuda, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemilik kuda pacu finalis Kelas Dewasa B bernama Al Lizaz, Letkol Inf Dahlan, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota menyusun kalender kejuaraan pacuan kuda tahunan secara terintegrasi. Menurut dia, jadwal yang teratur dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat agar tidak hanya ramai saat perlombaan berlangsung.
“Saran kami, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus bisa membuat jadwal kejuaraan event tahunan di setiap kabupaten/kota yang memiliki arena pacuan. Dengan tata kelola yang terstruktur, dampak ekonomi multiplier effect yang kita harapkan dapat sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat secara merata,” kata Dahlan.
Kejuaraan Bupati Cup Dompu Maju 2026 resmi dibuka pada Sabtu (24/10/2026). Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd., membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Dompu Bambang Firdaus.
Pemerintah daerah memandang pacuan kuda sebagai tradisi turun-temurun yang mencerminkan semangat, daya juang, dan identitas masyarakat Dompu.
Dahlan menilai kejuaraan pacuan kuda yang berlangsung hingga dua pekan berpotensi menggerakkan berbagai sektor usaha. Aktivitas di arena tidak hanya melibatkan pemilik kuda dan joki, tetapi juga perawat kuda, pedagang, serta warga yang membuka lapak di sekitar lokasi perlombaan.
Menurut dia, kompetisi juga berpeluang meningkatkan nilai jual kuda pacu unggulan. Sementara itu, kehadiran penonton dan peserta dari berbagai daerah dapat mendorong transaksi perdagangan makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya.
Namun, peluang tersebut membutuhkan kesinambungan agenda. Jika setiap daerah menyelenggarakan kejuaraan pada waktu yang terencana, aktivitas ekonomi dapat bergerak secara bergantian di berbagai wilayah Pulau Sumbawa dan NTB.
Karena itu, Dahlan mendorong pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan satu kejuaraan, tetapi juga membangun sistem kalender tahunan yang melibatkan seluruh daerah dengan arena pacuan kuda.
Usulan kalender terpadu tersebut menempatkan pacuan kuda bukan hanya sebagai kegiatan hiburan, melainkan juga potensi pengembangan ekonomi berbasis budaya dan olahraga.
Koordinasi antarpemerintah daerah diperlukan untuk menyusun jadwal, mempromosikan kejuaraan, dan membuka peluang bagi pelaku UMKM mengikuti rangkaian kegiatan di setiap lokasi.
Meski demikian, besarnya dampak ekonomi perlu ditopang data, seperti jumlah pengunjung, transaksi UMKM, nilai jual kuda, serta jumlah tenaga kerja yang terlibat. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengukur manfaat kejuaraan sekaligus menyusun kebijakan pengembangan berikutnya.
Bupati Cup Dompu Maju 2026 menjadi salah satu momentum untuk memperkuat posisi pacuan kuda sebagai tradisi masyarakat sekaligus kegiatan yang berpotensi menggerakkan ekonomi lokal.
Tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengubah berbagai kejuaraan yang tersebar menjadi agenda berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih luas.
