Mataram, Jurnalekbis.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melangkah maju dalam digitalisasi tata kelola keuangan dengan meluncurkan program Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang bekerja sama dengan PT Bank NTB Syariah. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, dan Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
KKPD merupakan salah satu upaya strategis Pemprov NTB dalam mendukung reformasi birokrasi, terutama dalam tata kelola keuangan yang berbasis digital. Program ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas transaksi keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat meminimalisir potensi korupsi dan menyederhanakan proses administrasi keuangan.
Pada hari ini, 4 November 2024, PKS KKPD disertai ujicoba penerapan dilakukan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB dan Badan Keuangan Daerah (BKD) NTB. Keduanya akan menjadi pilot project dalam penerapan KKPD di lingkup Pemprov NTB, yang diharapkan menjadi contoh bagi OPD lain di masa mendatang. Sosialisasi penggunaan KKPD ini dilaksanakan di Gedung Utama Bank NTB Syariah, yang juga bertujuan untuk mengenalkan mekanisme dan manfaat kartu kredit daerah ini kepada para pemangku kepentingan.
Plt Kepala BPKAD Provinsi NTB, Ervan Anwar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada PT Bank NTB Syariah atas dukungan yang diberikan. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan titik awal dalam reformasi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang lebih modern dan akuntabel.
“Diharapkan dengan KKPD ini kedepannya dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan,” ungkap Ervan Anwar.
Ia juga menyatakan bahwa Pemprov NTB memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif KKPD ini dan berharap dapat diimplementasikan oleh seluruh OPD pada tahun 2025. Ervan menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang.
Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, menjelaskan bahwa sejak tahun lalu Bank NTB Syariah telah memulai pengembangan produk ini sebagai bentuk layanan khusus untuk pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk memberikan solusi keuangan yang lebih mudah diakses dan efisien bagi pemerintah daerah NTB, sekaligus mendukung program pengelolaan keuangan yang lebih transparan.
“Bank NTB Syariah saat ini merupakan salah satu bank daerah dengan kinerja yang cukup baik. Bahkan, pertumbuhan enam tahun terakhir sejak konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), berada di atas rata-rata bank daerah lainnya secara nasional,” ujar Kukuh Rahardjo.
Sebagai salah satu bank daerah yang berhasil melakukan konversi ke Bank Umum Syariah (BUS) sejak enam tahun terakhir, Bank NTB Syariah menunjukkan kinerja yang stabil dan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Program KKPD ini merupakan bukti nyata dari komitmen bank untuk berinovasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB.
Dalam rencana ke depan, Pemprov NTB akan terus mengawal implementasi KKPD di seluruh OPD pada tahun 2025, dengan harapan program ini dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran daerah. Program KKPD ini diharapkan dapat membantu mempercepat berbagai program pembangunan daerah dengan sistem pembayaran yang lebih praktis dan efisien.
Penerapan KKPD di NTB tidak hanya menjadi solusi bagi efisiensi keuangan pemerintah daerah, tetapi juga membuka peluang bagi Bank NTB Syariah untuk mengembangkan layanan lainnya yang bisa mendukung sektor pemerintahan dan masyarakat NTB secara luas. Program ini sejalan dengan visi NTB untuk menjadi daerah yang inovatif dan transparan dalam segala aspek tata kelola pemerintahan.
Dengan langkah ini, Pemprov NTB dan PT Bank NTB Syariah menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung digitalisasi keuangan pemerintah daerah, sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB secara keseluruhan.
