Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah resmi melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1447 H/2026 M secara serentak, Jumat (17/4). Kegiatan yang dipusatkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia ini diikuti seluruh daerah, termasuk PPIH Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), secara virtual.
Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya kesiapan operasional penyelenggaraan haji tahun 2026, sekaligus langkah strategis menyatukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan layanan optimal kepada jemaah.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh petugas dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia menyebut, berbagai tantangan mulai dari faktor cuaca hingga dinamika global pasca pandemi harus diantisipasi secara matang.
“Seluruh perangkat dan petugas yang terlibat diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan keikhlasan. Kita telah menyiapkan petugas secara bertahap sejak jauh hari agar seluruh proses pelayanan kepada jemaah dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh petugas tidak lengah dan terus meningkatkan kualitas kerja di lapangan. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan haji sangat bergantung pada sinergi antarpetugas di semua lini.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB menyoroti tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Asisten I Setda NTB, H. Fathul Ghani, yang mewakili Gubernur NTB, mengungkapkan bahwa mayoritas jemaah asal NTB didominasi kelompok lanjut usia (lansia) dengan rata-rata usia di atas 50 tahun.
“Ini tentu menjadi tantangan bagi para petugas. Oleh karena itu, sejak awal kita harus memastikan seluruh proses berjalan optimal, terutama dalam pelayanan kesehatan dan pendampingan jemaah,” kata Fathul Ghani.
Ia menekankan pentingnya pelayanan yang humanis dan responsif, khususnya bagi jemaah lansia yang membutuhkan perhatian ekstra selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
“Kami meminta para petugas untuk memberikan pelayanan yang ramah, sigap, dan penuh perhatian. Selain itu, petugas juga harus menjaga kondisi kesehatan masing-masing agar pelayanan tidak terganggu,” tambahnya.
Di tingkat daerah, kesiapan teknis juga terus dimatangkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, H. Lalu Muhamad Amin, menegaskan bahwa peran PPIH Embarkasi sangat krusial karena menjadi garda terdepan dalam proses keberangkatan jemaah.
Menurutnya, kualitas layanan di embarkasi akan sangat menentukan pengalaman awal jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Oleh karena itu, seluruh petugas dituntut bekerja secara profesional dan terkoordinasi.
“Pelantikan ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi peneguhan komitmen moral. Keselamatan dan kenyamanan jemaah adalah tugas nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa jadwal keberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Lombok akan mulai berlangsung pada 22 April 2026. Seluruh persiapan teknis, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, disebut telah memasuki tahap akhir.
“Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari aspek manajerial, tetapi dari kualitas pelayanan di lapangan. Apakah jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik, itulah indikator utama,” katanya.
Dengan pelantikan ini, pemerintah berharap seluruh elemen PPIH dapat menjalankan tugas secara maksimal demi memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah, khususnya dari NTB yang tahun ini didominasi oleh kelompok lansia.
