Mataram, Jurnalekbis.com – Sebanyak 200 peserta dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti Pelatihan Paralegal yang digelar Kongres Advokat Indonesia (KAI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal peluncuran Gerakan 1.000 Paralegal yang diinisiasi KAI untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa berbasis mediasi dan pendampingan hukum di tingkat akar rumput.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang membuka kegiatan tersebut menilai keberadaan paralegal sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan hukum formal.
“Kalau di Baturotok mau ke Sumbawa Besar saja ongkosnya cukup besar untuk mengejar keadilan. Keadilan itu mahal. Jalur formal belum tentu menyenangkan semua pihak,” kata Iqbal.
Menurutnya, banyak persoalan sosial yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog dan mediasi tanpa harus berujung di meja hijau. Karena itu, kemampuan paralegal dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dinilai menjadi kebutuhan penting di tengah masyarakat.
“Jika bisa diselesaikan melalui paralegal dan mediasi, hasilnya lebih berkelanjutan dan menghadirkan solusi yang menguntungkan semua pihak,” ujarnya.
Iqbal mencontohkan sejumlah konflik di wilayah selatan Lombok yang berawal dari persoalan keluarga, namun berkembang menjadi konflik antarwilayah karena tidak adanya upaya mediasi yang efektif sejak awal.
“Karena tidak ada proses mediasi yang baik, konflik akhirnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” katanya.
Pelatihan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh hukum nasional, termasuk pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu memberikan pembekalan terkait kesadaran hukum dan peran masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum.
Selain Denny, materi juga disampaikan oleh akademisi Universitas Mataram sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Joko Jumadi, Presidium DPP KAI Adv. Dr. Umar Husin, serta Adv. Muh. Israq Mahmud.
Presidium DPP KAI Dr. H. KP. Heru S. Notonegoro mengatakan NTB dipilih sebagai daerah pertama untuk menggaungkan Gerakan 1.000 Paralegal yang nantinya diharapkan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
“Genderang Gerakan Seribu Paralegal akan didengungkan dari NTB untuk Indonesia,” ujar Heru.
Ia menjelaskan program tersebut lahir dari komitmen organisasi advokat untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sekadar menjalankan agenda internal kelembagaan.
“Kami ingin keberadaan Kongres Advokat Indonesia memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Tidak hanya fokus membangun organisasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman hukum warga,” katanya.
Menurut Heru, pelatihan ini diberikan secara gratis sebagai bentuk pengabdian sosial KAI kepada masyarakat. Program tersebut juga menjadi bagian dari peringatan HUT ke-18 KAI yang mengusung tema intelektual dan sosial.
Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan hukum dasar, teknik mediasi, serta pemahaman mengenai penyelesaian konflik secara non-litigasi. Ke depan, para peserta diharapkan mampu menjadi jembatan penyelesaian persoalan hukum di desa masing-masing sekaligus membantu memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan hukum formal.
