Jurnalekbis.com— Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh 7,41 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Pertumbuhan tersebut terutama mendapat dorongan dari ekspor hasil pengolahan smelter dan konsumsi rumah tangga.
Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,45 persen pada periode yang sama. Di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan rantai pasok, Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB menilai koordinasi antarlembaga tetap penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus stabilitas sistem keuangan.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, menyampaikan perkembangan tersebut dalam Media Briefing Forum KSSK NTB Triwulan III 2026 di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTB, Selasa, 15 September 2026.
“Perekonomian global masih berada dalam dinamika yang perlu terus dicermati seiring perkembangan kondisi global dan rantai pasok,” kata Ignatius.
Di sisi harga, tekanan inflasi NTB juga menjadi perhatian. Pada Agustus 2026, inflasi tercatat 0,57 persen secara bulanan dan 4,03 persen secara tahunan.
Menjelang periode Maulid, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pengendalian harga melalui Gerakan Pangan Murah, pemantauan pasokan, gerakan tanam cabai, serta bantuan sarana dan prasarana pertanian bagi kelompok tani komoditas pangan strategis.
Sektor jasa keuangan juga menunjukkan aktivitas positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp80,25 triliun hingga periode laporan, tumbuh 4,65 persen secara tahunan. Pembiayaan UMKM menjadi salah satu perhatian dalam penguatan sektor tersebut.
Dari sisi fiskal, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp4,82 triliun kepada 108.995 debitur. Data tersebut disampaikan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB.
Sementara itu, penerimaan pajak NTB hingga Juli 2026 mencapai Rp1.665,78 miliar. Nilai tersebut tumbuh 17,85 persen dibandingkan periode sebelumnya, dengan kontribusi utama berasal dari pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.
BI NTB juga mencatat transaksi QRIS Cross Border terus berkembang. Volume transaksi meningkat 66,3 persen, sedangkan jumlah transaksi melonjak 138,5 persen.
Penguatan ekonomi daerah turut menyasar sektor riil. BI menjalankan dukungan melalui tiga pilar Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PIKEKDA), yakni ketahanan pangan, komoditas unggulan dan pengembangan ekonomi daerah, serta akseptasi digital.
Program itu berjalan antara lain di Desa Sembalun Bumbung dan Tetebatu, Lombok Timur. BI mendukung pengembangan bawang putih di Sembalun serta destinasi wisata Tetebatu.
Forum KSSK NTB juga mencatat hingga 31 Agustus 2026 belum terdapat bank di NTB yang dilikuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Ke depan, sinergi KSSK diarahkan untuk memperluas pembiayaan, literasi keuangan, ekspor, investasi, dan digitalisasi. BI bersama Forum KSSK NTB juga menjadwalkan edukasi literasi keuangan bagi 100 UMKM dan pelaku usaha ekspor di Lombok Timur pada 16 September 2026.
Di sektor investasi, upaya menarik investor berlanjut melalui Regional Investment Relationship Unit (RIRU). Sasambo Investment Challenge kini memasuki tahap site visit sebelum berlanjut ke investment summit pada Oktober 2026.
