Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa proses pengiriman ternak sapi ke wilayah Jabodetabek pada tahun 2026 berjalan lebih tertata dan terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya pemberitaan yang menyoroti adanya persoalan distribusi di Pelabuhan Gili Mas.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru menunjukkan perbaikan signifikan.
“Perlu kami luruskan, bahwa secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini mengalami perbaikan. Sistem pengaturan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan mendasar seperti sebelumnya,” ujarnya di Mataram, Rabu (15/4/2026).
NTB selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung ternak nasional yang memiliki peran penting dalam penyediaan hewan kurban, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha. Setiap tahun, daerah ini mengirim sekitar 20 ribu ekor sapi ke wilayah Jabodetabek.
Ahsanul Khalik menjelaskan, persoalan yang kerap muncul dalam distribusi ternak bukan berasal dari sistem pengelolaan di daerah, melainkan keterbatasan moda transportasi laut, terutama kapal pengangkut truk dan tronton.
“Isu penumpukan di pelabuhan hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, pemerintah sudah melakukan langkah antisipatif sejak awal untuk meminimalkan hal tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, jika terjadi kepadatan di beberapa titik, hal itu lebih dipengaruhi oleh faktor momentum yang bersamaan, yakni musim pengiriman ternak yang beririsan dengan masa panen jagung di NTB.
“Jadi kepadatan bukan karena kegagalan sistem, tetapi karena pertemuan dua arus logistik besar secara bersamaan, yaitu ternak dan hasil pertanian,” jelasnya.
Untuk mengatasi potensi kepadatan, Pemprov NTB telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-127 Tahun 2026. Satgas ini melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga asosiasi peternak.
Selain itu, pemerintah juga mengatur penerbitan rekomendasi, izin, dan sertifikat veteriner secara terjadwal guna menghindari pengiriman serentak. Pembatasan jumlah pengiriman maksimal 20 truk atau tronton per kabupaten/kota per hari juga diberlakukan, disesuaikan dengan jadwal kapal.
Di sisi lain, edukasi kepada peternak dan pelaku usaha terus dilakukan agar menyesuaikan waktu pengiriman dengan ketersediaan kapal. Pemerintah juga memastikan pelayanan di lapangan tetap berjalan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan oleh dokter hewan serta penyediaan air minum melalui dukungan BPBD dan Karantina.
Tak hanya itu, Pemprov NTB juga telah bersurat kepada Kementerian Perhubungan RI untuk mendorong penambahan armada kapal melalui Pelabuhan Lembar dan Gili Mas, serta mengoptimalkan jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.
“Upaya ini terus kami dorong, meskipun penambahan armada belum sepenuhnya optimal. Namun pengaturan di daerah tetap berjalan baik,” ujarnya.
Ahsanul Khalik memastikan, secara keseluruhan distribusi ternak tahun ini berlangsung aman dan tidak menimbulkan dampak signifikan bagi peternak.
“Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, proses pengiriman ternak berjalan lancar. Ini menjadi indikator bahwa sistem yang kita bangun sudah berada di jalur yang tepat,” katanya.
Pemprov NTB berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan ke depan, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pemasok utama ternak nasional.
“Kami berkomitmen memastikan distribusi ternak semakin baik setiap tahun dan menjaga kepercayaan pasar terhadap NTB sebagai lumbung ternak nasional,” tutupnya.
