Mataram, Jurnalekbis.com – Kepengurusan baru Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025–2030 resmi dilantik di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (21/7/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di NTB setelah berakhirnya dualisme kepengurusan yang sempat menghambat jalannya organisasi.
Pelantikan dirangkaikan dengan sesi diskusi bisnis dan dilanjutkan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) sebagai penyusunan arah kebijakan lima tahun ke depan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang akan ditutup dengan agenda jalan sehat pada 25 Juli mendatang.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan berakhirnya konflik di tingkat nasional membuka peluang bagi Dekopin untuk kembali fokus menjalankan fungsi strategisnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, legalitas kepengurusan Dekopin kini telah memiliki kepastian sehingga organisasi tidak lagi dibayangi persoalan administratif yang selama ini menghambat konsolidasi.
“Alhamdulillah persoalan dualisme sudah selesai. Sekarang tidak ada lagi hambatan legalitas sehingga pengurus bisa langsung bekerja,” ujar Iqbal.
Meski demikian, ia mengingatkan kepengurusan baru agar tidak terlena. Masa jabatan yang seharusnya dimulai pada 2025 baru efektif berjalan pada 2026 sehingga waktu kerja tersisa hanya sekitar empat tahun.
“Masa jabatannya 2025–2030, tapi dilantik 2026. Artinya secara efektif tinggal empat tahun. Harus berlari karena sudah kehilangan satu tahun,” katanya.
Iqbal kembali mengingatkan bahwa koperasi selama ini dikenal sebagai soko guru perekonomian nasional, namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada di kisaran 1,7 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi lemahnya tata kelola organisasi dan citra koperasi yang belum sepenuhnya dipercaya masyarakat.
Karena itu, ia menitipkan dua pekerjaan utama kepada pengurus baru, yakni memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan manajemen organisasi sekaligus membangun kembali citra koperasi agar mampu menarik generasi muda dan pelaku usaha.
Ketua Dekopinwil NTB periode 2025–2030, Anis Mudjahid Akbar, mengatakan pelantikan bukanlah garis akhir, melainkan awal untuk menghadirkan organisasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi.
Ia menilai NTB memiliki modal besar karena ribuan koperasi bergerak di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata hingga ekonomi kreatif.
Namun, Anis mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diselesaikan.
“Kita masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas manajerial yang belum merata, transformasi digital yang belum optimal, serta jaringan bisnis yang masih perlu diperkuat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh koperasi. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar koperasi mampu tumbuh lebih kompetitif.
Sebagai langkah awal, Dekopinwil NTB menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga strategis, antara lain Dinas Koperasi NTB, Bank NTB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), kalangan akademisi, hingga sektor swasta.
Anis menegaskan kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen.
“Bagi kami, MoU ini bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen menghadirkan program nyata, mulai dari akses pembiayaan, digitalisasi usaha, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi,” jelasnya.
Ke depan, Dekopinwil NTB menargetkan menjadi wadah kolaborasi seluruh gerakan koperasi di daerah sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis anggota.
Dengan berakhirnya dualisme organisasi, dukungan pemerintah daerah, serta sinergi bersama berbagai lembaga, kepengurusan baru diharapkan mampu mempercepat transformasi koperasi agar lebih profesional, modern, dan berdaya saing, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi NTB maupun nasional terus meningkat.
