Mataram, Jurnalekbis.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga 30 April 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara menembus Rp2,65 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2026 melesat hingga 13,64 persen secara tahunan (year on year/y-o-y), ditopang lonjakan ekspor konsentrat tembaga dan aktivitas sektor pertambangan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan APBN masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
“Realisasi pendapatan negara hingga April 2026 mencapai Rp2.653,61 miliar atau 47,43 persen dari target. Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp7.886,16 miliar atau 33,63 persen dari pagu,” ujar Ratih dalam keterangannya.
Dari sisi penerimaan, pajak menyumbang Rp889,95 miliar dengan pertumbuhan 6,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang mencerminkan aktivitas konsumsi dan penghasilan masyarakat masih tumbuh.
Sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 42,15 persen, diikuti sektor perdagangan 18,49 persen dan jasa keuangan 9,50 persen.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai melonjak tajam hingga Rp1,45 triliun. Lonjakan tersebut dipicu meningkatnya Bea Keluar yang tumbuh lebih dari 8.200 persen akibat tingginya ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral menjelang berakhirnya masa relaksasi ekspor pada akhir April 2026.
“Ekspor konsentrat tembaga memberikan dampak besar terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan performa positif dengan realisasi Rp308,85 miliar atau 42,69 persen dari target. Peningkatan terutama berasal dari layanan rumah sakit dan sektor pendidikan berbasis Badan Layanan Umum (BLU).
Di sisi belanja, pemerintah pusat telah merealisasikan Rp2,36 triliun dengan pertumbuhan tertinggi pada belanja modal yang melonjak 308,91 persen. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan publik dan pembangunan infrastruktur di NTB.
Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp5,51 triliun. Meski secara nominal mengalami kontraksi, pemerintah memastikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tetap tumbuh, terutama untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), layanan kesehatan, dan tunjangan guru.
Selain menjaga fiskal, APBN juga menopang sejumlah program prioritas nasional di NTB. Program Makan Bergizi Gratis tercatat telah terealisasi Rp1,81 triliun dengan 1,89 juta penerima manfaat atau melampaui target nasional hingga 127 persen.
Tak hanya itu, sebanyak 1.173 unit Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum, sementara Program Sekolah Rakyat sudah berjalan di lima lokasi di NTB.
Di sektor perdagangan, NTB membukukan surplus neraca perdagangan sebesar USD 1,14 miliar hingga April 2026. Total ekspor mencapai USD 1,2 miliar, jauh melampaui nilai impor yang hanya USD 57,75 juta.
Inflasi tahunan NTB juga tetap terkendali di angka 3,27 persen, masih berada dalam target nasional. Di sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 128,00 dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,99 persen.
Ratih menegaskan pemerintah optimistis tren positif ekonomi NTB dapat terus terjaga sepanjang 2026.
“Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan tepat sasaran, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi NTB tetap inklusif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
