Mataram, Jurnalekbis.com – Perum BULOG Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga keterjangkauan harga di tengah dinamika pasar. Hingga awal Juni 2026, BULOG memastikan cadangan beras pemerintah di NTB berada dalam kondisi aman dengan stok mencapai 279.464 ton.
Langkah percepatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus menekan potensi kenaikan harga beras yang dapat membebani masyarakat.
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar, mengatakan stok beras yang tersedia saat ini lebih dari cukup untuk mendukung berbagai program intervensi pemerintah, termasuk bantuan pangan dan penyaluran beras SPHP.
“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG Kanwil NTB mencapai sekitar 279.464 ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras,” ujar Mara Kamin Siregar di Mataram, Minggu (7/6/2026).
Data BULOG menunjukkan realisasi penyaluran bantuan pangan hingga 6 Juni 2026 telah mencapai 58 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Sebanyak 10.053.900 kilogram beras dan 2.075.304 liter bantuan telah disalurkan kepada 502.695 penerima manfaat.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari target total 856.131 penerima yang ditetapkan untuk wilayah penyaluran. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan secara penuh hingga akhir Juni 2026.
Menurut Mara, percepatan distribusi bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Selain menjalankan program bantuan pangan, BULOG juga terus menggenjot distribusi beras SPHP sebagai instrumen pengendalian harga di pasar. Hingga saat ini, penyaluran beras SPHP telah mencapai 4.037 ton dan didistribusikan melalui berbagai saluran resmi.
Beras SPHP disalurkan ke pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” katanya.
Pemerintah menilai kombinasi antara bantuan pangan dan distribusi beras SPHP menjadi strategi efektif untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat konsumen. Ketersediaan cadangan yang kuat juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah potensi gangguan pasokan.
BULOG memastikan seluruh Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola saat ini dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” tutup Mara.
