Jakarta, Jurnalekbis.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengakui masih terdapat persoalan serius dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan perdananya sebagai Kepala BGN, ia menegaskan pembenahan menyeluruh akan menjadi prioritas utama, mulai dari peningkatan transparansi, digitalisasi sistem, hingga penindakan terhadap praktik yang berpotensi merugikan negara.
Pengakuan tersebut disampaikan di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk menjalankan salah satu program prioritas Presiden. Sudaryono menilai persoalan yang muncul bukan semata-mata pada pelaksanaan program, melainkan pada aspek tata kelola yang harus segera dibenahi.
“Kami mengakui memang ada hal-hal yang harus diperbaiki. Bahkan kita menyaksikan sendiri terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola. Intinya ada persoalan di bidang tata kelola,” kata Sudaryono.
Menurutnya, BGN bersama dua wakil kepala dan seluruh jajaran akan bekerja keras membangun sistem yang lebih terbuka. Setiap proses yang selama ini dinilai kurang transparan akan diperbaiki agar dapat dipantau secara jelas oleh publik.
Ia menegaskan seluruh mekanisme kerja akan diarahkan menuju sistem digital sehingga setiap proses memiliki jejak administrasi yang dapat diaudit.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Kalau masih manual, bagaimana caranya menjadi digital sehingga ada record-nya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan semuanya harus terang benderang,” ujarnya.
Sudaryono menekankan anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan tujuan utama program bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi memastikan kualitas gizi yang diterima anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok lanjut usia sesuai standar yang ditetapkan.
Selain memperbaiki tata kelola, Sudaryono juga melihat MBG memiliki dampak strategis terhadap sektor pertanian nasional. Program tersebut diyakini mampu menyerap hasil produksi petani sehingga mengurangi potensi kelebihan pasokan yang selama ini sering menyebabkan harga anjlok.
Ia menggambarkan MBG sebagai program berskala besar yang mampu menyerap berbagai komoditas pangan dalam negeri.
Menurutnya, distribusi pangan menjadi tantangan berikutnya yang harus dibenahi, terutama untuk pemerataan pasokan telur dan ayam di luar Pulau Jawa yang selama ini masih mengalami ketimpangan.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang mengatasnamakan dirinya, keluarga, sahabat, maupun alumni untuk menawarkan bantuan memperoleh proyek atau keuntungan tertentu.
“Kalau ada yang mengaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, lalu menawarkan jasa atau meminta imbalan, saya pastikan itu tidak benar. Silakan laporkan kepada aparat yang berwenang,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme resmi, bukan melalui komunikasi informal di luar prosedur.
Sudaryono menegaskan budaya kerja baru di BGN harus meninggalkan praktik lobi tertutup yang selama ini berpotensi menimbulkan penyimpangan.
“Kita bukan lagi trust in person. Semua persoalan harus dibahas melalui mekanisme sistem, bukan di ruang-ruang remang-remang atau pertemuan tertutup,” katanya.
Menutup pernyataannya, Sudaryono mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk media, masyarakat, mitra, serta pelaksana program di daerah untuk aktif memberikan masukan terhadap pelaksanaan MBG.
Ia menegaskan BGN menerapkan zero tolerance terhadap korupsi dan segala bentuk penyalahgunaan anggaran.
“Ini adalah tugas besar dengan anggaran yang besar. Kami berkomitmen menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Kami ingin lebih banyak mendengar masukan agar setiap keputusan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Sudaryono.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk memperluas akses gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil produksi pangan domestik.
