Mataram, Jurnalekbis.com – Gelombang penolakan keras datang dari pengusaha transportasi lokal dan para driver di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), terhadap rencana beroperasinya PO Sinar Jaya sebagai penyedia layanan transportasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Penolakan ini disampaikan secara terbuka oleh sejumlah asosiasi dan perwakilan pelaku transportasi dalam pertemuan bersama di Mataram. Jumat (9/1).
Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, menegaskan bahwa kehadiran PO Sinar Jaya dinilai muncul secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan pelaku usaha dan organisasi transportasi lokal. Ia menyebut, seluruh perwakilan transportasi dari Senggigi, Gili Mas, Bandara Lombok, hingga Bangsal sepakat menolak total operasional perusahaan asal luar daerah tersebut.
“Kami sepakat, tidak ada kata lain selain menolak kehadiran PO Sinar Jaya di NTB. Mereka datang tanpa permisi, tanpa koordinasi, dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan,” ujar Junaidi.
Menurutnya, terdapat sejumlah alasan mendasar penolakan tersebut. Pertama, PO Sinar Jaya merupakan perusahaan luar NTB. Kedua, tidak memiliki kantor resmi di NTB. Ketiga, mayoritas tenaga kerja yang digunakan berasal dari luar daerah. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan pengusaha dan pekerja transportasi lokal.
Junaidi juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang disebut memberikan subsidi kepada perusahaan besar dari Jakarta untuk layanan KSPN. Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil di tengah kondisi pengusaha transportasi lokal yang tengah terpuruk.
“Ini ironis. Perusahaan besar justru disubsidi, sementara koperasi dan perusahaan lokal yang hidup enggan mati tak diperhatikan,” katanya.
Penolakan senada disampaikan Wakil Ketua Koperasi Transportasi Wisata (Kotasi) Senggigi, Lalu Mustiadi. Ia menilai masuknya PO Sinar Jaya merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan transportasi lokal di Lombok, khususnya di kawasan pariwisata Senggigi.
“Ini bukan solusi. Yang kami butuhkan bukan penambahan armada, tapi bagaimana mendatangkan lebih banyak penumpang agar bisa berbagi rezeki,” tegasnya.
Dari sisi bandara, Asosiasi Pengusaha Transportasi (APT) NTB melalui Lalu Aksar Hadi atau Mamiq Devi mengungkapkan bahwa kondisi penumpang di Bandara Internasional Lombok saat ini belum pulih sepenuhnya. Ia menyebut, sedikitnya sembilan perusahaan transportasi yang telah berkontrak di bandara kini kesulitan mendapatkan penumpang.
“Kalau ditambah perusahaan baru lagi, kue yang dibagi makin kecil. Ini sangat merugikan kami,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Koperasi Angkutan Wisata Bangsal Lombok Utara, Firdaus Zakaria, menyoroti aspek kondusivitas dan kenyamanan pariwisata. Ia khawatir masuknya PO Sinar Jaya justru memicu konflik di lapangan yang berdampak pada citra pariwisata Lombok.
“Kami benar-benar terkejut. Tanpa mempertimbangkan pengusaha lokal, tiba-tiba ada PO luar yang akan beroperasi. Ini mengganggu kenyamanan,” katanya.
Penolakan juga datang dari perwakilan transportasi Gili Mas dan Lembar, serta para driver lokal. Syukri, perwakilan driver Lombok, menegaskan bahwa jika PO Sinar Jaya tetap beroperasi, dampaknya akan sangat besar bagi pengemudi lokal.
“Kalau mereka masuk, kami bisa mati. Penumpang sekarang saja belum ramai,” ujarnya.
Para pelaku transportasi berencana menggelar hearing dengan Gubernur NTB untuk menyampaikan aspirasi secara resmi, guna mencegah potensi konflik dan gejolak sosial di sektor transportasi dan pariwisata NTB.
