Mataram, Jurnalekbis.com– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat merespons eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, dalam keadaan aman dan terpantau.
Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya tensi geopolitik di kawasan yang dikhawatirkan berdampak pada stabilitas keamanan regional. Miq Iqbal sapaan akrabnya menegaskan bahwa perlindungan warga menjadi prioritas utama pemerintah daerah, meski mereka berada di luar wilayah Indonesia.
“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Koordinasi dilakukan dengan sejumlah perwakilan RI, yakni KBRI Teheran, KBRI Riyadh, KBRI Muscat, KBRI Abu Dhabi, KBRI Manama, KBRI Doha, serta KBRI Kuwait City.
Menurut Iqbal, seluruh Duta Besar memastikan WNI yang terdata dalam kondisi terpantau dan berada dalam pengawasan intensif melalui jaringan komunitas Indonesia di masing-masing negara. Selain itu, rencana kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah mitigasi apabila situasi keamanan memburuk.
“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah antisipatif jika terjadi peningkatan eskalasi,” jelasnya.
Iqbal juga menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar RI agar memperoleh perhatian maksimal. Ia menekankan bahwa keselamatan warga merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar.
“Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB mengimbau keluarga yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah agar proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Jika belum terdaftar, masyarakat diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di negara masing-masing.
“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.
Dalam komunikasi itu, Iqbal juga berbagi pengalaman saat bertugas di Kementerian Luar Negeri dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar respons perlindungan warga dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Pemprov NTB memastikan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.
Langkah cepat ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan perlindungan WNI, termasuk warga NTB, tetap menjadi prioritas di tengah dinamika konflik global yang terus berkembang.
