Jakarta, Jurnalekbis.com – Pemerintah membuka peluang terjadinya penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah proses pembenahan di Badan Gizi Nasional (BGN) selesai dilakukan. Namun, Istana menegaskan keputusan tersebut masih bergantung pada hasil validasi data dan evaluasi kebutuhan riil di lapangan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kemungkinan penurunan kebutuhan anggaran MBG muncul seiring perbaikan tata kelola di lingkungan BGN.
“Kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data, ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (22/7).
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap berbagai pembahasan mengenai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk isu efisiensi belanja pemerintah pada sejumlah kementerian dan lembaga.
Selain membahas anggaran MBG, Prasetyo juga merespons isu yang berkembang mengenai kemungkinan pengalihan anggaran pertahanan senilai sekitar Rp35 triliun ke sektor kepolisian.
Ia meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari informasi yang beredar.
“Jangan ‘kemungkinan’ ya. Kemungkinan itu kan artinya kalau memang dalam situasi yang dibutuhkan, ya mungkin itu akan dilakukan,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, hingga saat ini hasil evaluasi pemerintah menunjukkan kondisi ekonomi nasional masih berada pada jalur yang aman. Stabilitas fiskal dinilai tetap terjaga sehingga belum ada kondisi yang mengharuskan perubahan besar terhadap kebijakan anggaran negara.
“Hasil evaluasi kami sampai hari ini alhamdulillah fundamental ekonomi kita cukup kuat, fiskal kita juga masih sangat terjaga,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah terus memantau perkembangan pelaksanaan APBN sepanjang tahun berjalan, termasuk posisi defisit anggaran yang disebut masih berada dalam batas yang aman.
“Berkaitan dengan masalah defisit anggaran dalam satu tahun APBN berjalan juga masih sangat terjaga,” ucapnya.
Prasetyo menegaskan arahan Presiden tetap menjadi pedoman dalam penyusunan dan penggunaan anggaran negara. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Karena itu, evaluasi terhadap berbagai pos belanja terus dilakukan untuk mengurangi anggaran yang dinilai kurang produktif atau memiliki dampak yang terbatas.
“Kami terus bekerja keras, tetap melakukan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, terus-menerus anggaran-anggaran yang memang dirasa kurang produktif, kurang berdampak, untuk itu juga terus-menerus kita upayakan untuk diefisienkan,” ujar Prasetyo.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa pemerintah masih mengedepankan efisiensi belanja tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional. Sementara itu, keputusan final mengenai besaran anggaran MBG maupun kemungkinan penyesuaian pada pos belanja lainnya akan ditetapkan setelah proses evaluasi dan validasi selesai dilakukan.
