Mataram, Jurnalekbis.com– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menawarkan konsep transformasi pertanian yang terinspirasi dari keberhasilan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia. Gagasan tersebut mengedepankan konsolidasi pengelolaan lahan pertanian secara kolektif sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani yang selama ini menghadapi persoalan kepemilikan lahan sempit.
Konsep itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB yang dirangkaikan dengan Dialog Tani di Mataram, Minggu (2/8). Forum tersebut mengangkat tema “Memperkuat Peran Petani NTB Menuju NTB Makmur Mendunia dan Generasi Indonesia Emas 2045.”
Dalam paparannya, Iqbal menegaskan pembangunan pertanian ke depan tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Menurutnya, indikator keberhasilan sektor ini harus diukur dari meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
“Pembangunan pertanian harus menghasilkan nilai ekonomi yang lebih baik bagi petani. Produksi penting, tetapi kesejahteraan petani adalah tujuan akhirnya,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah indikator ekonomi pertanian NTB menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga pertengahan 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB mencapai 131 atau berada di atas rata-rata nasional yang berkisar 127. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) tercatat mencapai 135.
Menurut Iqbal, capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian semakin prospektif, baik bagi generasi muda maupun lembaga keuangan yang selama ini masih berhati-hati menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian.
“Capaian ini menunjukkan bahwa secara ekonomi usaha pertanian semakin menjanjikan. Ini menjadi sinyal positif bagi generasi muda bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek baik. Bahkan bagi lembaga keuangan, sektor pertanian menjadi sektor yang layak mendapatkan dukungan pembiayaan karena memiliki prospek yang semakin baik,” katanya.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan masih terdapat persoalan struktural yang harus segera dibenahi. Sekitar 70 persen petani di NTB merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan terbatas, bahkan sebagian tidak memiliki lahan sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi relatif tinggi dan efisiensi usaha sulit dicapai.
Menurutnya, persoalan itu membutuhkan pendekatan baru yang mampu menciptakan skala ekonomi lebih besar tanpa harus mengubah kepemilikan lahan petani.
Salah satu model yang dinilai relevan adalah pengalaman FELDA Malaysia dalam mengelola kawasan pertanian melalui sistem konsolidasi lahan.
Iqbal mengaku memperoleh gambaran tersebut saat mengunjungi kawasan pertanian yang dikelola FELDA di Malaysia. Ia melihat bagaimana petani yang sebelumnya menggarap lahan kecil secara terpisah mampu meningkatkan efisiensi setelah pengelolaan dilakukan secara kolektif dalam satu sistem.
Sebelum menerapkan pola tersebut, para petani di Sabah dan Sarawak menghadapi biaya produksi tinggi karena masing-masing membeli pupuk, benih, menggunakan alat mesin pertanian, hingga memasarkan hasil panen secara mandiri.
Namun setelah lahan dikelola secara bersama, berbagai kebutuhan produksi dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga biaya operasional turun dan pendapatan petani meningkat secara signifikan.
“Yang ingin kita ambil bukan menyalin sistemnya secara utuh, tetapi belajar dari prinsip keberhasilannya, yaitu bagaimana petani memperoleh skala ekonomi yang lebih besar melalui pengelolaan bersama,” jelasnya.
Sebagai ilustrasi, Iqbal mencontohkan hamparan sawah di Kabupaten Lombok Tengah yang tampak menyatu secara fisik, tetapi sebenarnya dimiliki oleh ratusan petani dengan luas lahan berbeda-beda.
Menurutnya, apabila seluruh lahan tersebut dikelola melalui Koperasi Multi Pihak atau badan usaha profesional, maka penggunaan alat mesin pertanian, pengadaan pupuk, benih, hingga pemasaran hasil panen dapat dilakukan secara bersama sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien.
“Tadi sepanjang perjalanan kita melihat hamparan sawah yang sangat luas. Secara fisik terlihat satu kesatuan, tetapi pemiliknya bisa ratusan orang. Bayangkan apabila seluruh lahan itu dikelola bersama melalui koperasi. Biaya produksi akan jauh lebih efisien dan petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.
Konsep tersebut, lanjut Iqbal, tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil budidaya. Petani juga dapat memperoleh nilai tambah melalui pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian, distribusi, logistik, hingga kegiatan hilirisasi yang mampu meningkatkan pendapatan.
Ia menilai penguatan kelembagaan petani menjadi kunci agar transformasi tersebut dapat berjalan. Karena itu, HKTI bersama pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, serta lembaga pembiayaan diharapkan membangun kolaborasi dalam merancang sistem pertanian yang lebih modern.
“Pertanian kita harus bergerak dari pola yang berjalan sendiri-sendiri menuju pola kolaboratif. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, petani akan memiliki daya saing yang lebih kuat sekaligus memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menyampaikan selamat kepada Willgo Zainar yang kembali terpilih sebagai Ketua HKTI Provinsi NTB. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat transformasi sektor pertanian, memperkuat kelembagaan petani, memperluas hilirisasi komoditas, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pertanian.
Pemerintah Provinsi NTB menempatkan transformasi pertanian sebagai salah satu agenda strategis pembangunan daerah. Selain meningkatkan produktivitas, kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih efisien, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi petani melalui konsolidasi lahan, penguatan koperasi multipihak, serta kolaborasi lintas sektor.
Target akhirnya bukan hanya peningkatan produksi pangan, tetapi juga mendorong Nilai Tukar Petani terus mendekati angka 150 sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan petani sekaligus memperkuat fondasi ekonomi NTB menuju visi NTB Makmur Mendunia.
