JURNALEKBIS.com — LOMBOK TENGAH, Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di RM. Pusaka Mandiri, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (25/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan ketahanan keluarga, pencegahan pernikahan usia anak, pengaturan kehamilan yang sehat, serta percepatan penurunan angka stunting demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Makripuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Lombok Tengah, H. Kusriadi, Sekretaris Camat Praya Barat, Lalu Junaidi, serta para kepala desa dan unsur masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas P3AP2KB Lombok Tengah, H. Kusriadi, menyoroti persoalan pernikahan usia anak, perceraian pasangan muda, dan stunting yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang.
Kusriadi mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikannya dalam kegiatan tersebut, jumlah perkara perceraian di Lombok Tengah mencapai hampir 1.200 kasus pada tahun sebelumnya. Ia menyebut pasangan berusia muda menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan kesiapan membangun rumah tangga dan menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak.
“Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas SDM jika anak-anak tumbuh tanpa pengasuhan orang tua yang optimal?” ujarnya.
Ia juga memaparkan bahwa jumlah balita stunting di Lombok Tengah mencapai sekitar 7.600 anak, sedangkan angka stunting di Kecamatan Praya Barat disebut mendekati 10 persen.
Menurut Kusriadi, pembangunan kualitas manusia membutuhkan proses panjang dan keterlibatan semua pihak. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan ketahanan keluarga.
Ia mengajak para kepala desa dan perangkat kewilayahan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan instansi terkait apabila menemukan persoalan pernikahan usia anak maupun keluarga yang membutuhkan pendampingan.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jika ada persoalan pernikahan usia anak, segera koordinasikan dan laporkan kepada pihak terkait agar dapat ditangani sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Makripuddin, menekankan pentingnya perencanaan keluarga dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi untuk melindungi ibu dan anak.
Ia menjelaskan konsep empat terlalu atau 4T, yakni terlalu muda saat hamil, terlalu tua saat hamil, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak jumlah anak.
Menurut Makripuddin, kehamilan pada usia terlalu muda memiliki risiko kesehatan karena tubuh dan organ reproduksi belum berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat untuk mencegah pernikahan usia anak melalui edukasi, pendampingan keluarga, dan keterlibatan pemerintah desa serta tokoh masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan kehamilan perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu, kesiapan pasangan, dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak.
Selain itu, pasangan usia subur didorong untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai penggunaan alat kontrasepsi dan pengaturan jarak kelahiran. Jarak kelahiran sekitar tiga hingga lima tahun dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan keluarga, dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan kebutuhan masing-masing keluarga.
Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, menegaskan bahwa program Bangga Kencana memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang sehat, terencana, dan berkualitas.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM tidak cukup dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga, termasuk melalui pemenuhan gizi, pola pengasuhan yang baik, perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, serta perencanaan keluarga yang matang.
Muazzim juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BKKBN, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar berbagai program pembangunan keluarga dapat berjalan secara berkelanjutan hingga tingkat desa.
Ia turut menyoroti pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode penting bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.
Menurutnya, pencegahan stunting harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemenuhan gizi ibu dan anak, pemberian ASI, pemantauan pertumbuhan balita, serta peningkatan pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat.
Muazzim juga mengingatkan bahwa tanggung jawab membangun keluarga berkualitas bukan hanya berada pada ibu, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif ayah dalam mendampingi pasangan, mengasuh anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Ia berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga sekaligus mendorong partisipasi aktif pemerintah desa dalam mendukung program pembangunan keluarga.
Dalam upaya mencegah stunting, Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan mendampingi keluarga berisiko, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang membutuhkan perhatian khusus.
Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui edukasi kesehatan, pemantauan kehamilan, kunjungan ke Posyandu, serta koordinasi dengan Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Dukungan pemerintah desa juga dibutuhkan untuk memastikan keluarga memperoleh informasi dan akses terhadap layanan yang diperlukan. Dengan demikian, pencegahan stunting dan pernikahan usia anak dapat dilakukan lebih dini melalui kerja sama lintas sektor.
Melalui sosialisasi Bangga Kencana di Praya Barat, DPR RI bersama BKKBN dan pemerintah daerah mendorong penguatan komitmen masyarakat dalam membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM di Lombok Tengah sekaligus mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
