Mataram, Jurnalekbis.com – Desakan penertiban hingga penutupan kafe di Lombok Barat dan Kota Mataram mendapat penolakan dari DPD Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) NTB. Pemerintah daerah diminta tidak gegabah mengambil langkah represif karena berpotensi memukul ekonomi masyarakat kecil.
Ketua DPD SBNI NTB, I Made Sanakumara, menegaskan kebijakan penutupan kafe harus dikaji secara menyeluruh, tidak hanya melihat aspek ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
“Kita harus jernih dan konstruktif melihat persoalan ini. Jangan sampai kebijakan lahir tanpa mempertimbangkan unsur ekonomi dan kemanusiaan,” ujarnya di Mataram, Senin.
Menurut pria yang akrab disapa Anang ini, menjamurnya usaha kafe dan warung hiburan di wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, serta beban hidup yang terus meningkat memaksa warga mencari alternatif penghasilan.
“Di tengah kondisi ekonomi yang semrawut, harga BBM naik, LPG langka, usaha-usaha ini jadi cara warga memperbaiki keadaan ekonominya. Ini patut didukung, bukan langsung ditekan,” katanya.
Ia menilai, tudingan bahwa keberadaan kafe mengganggu ketertiban, termasuk isu keberadaan Lady Companion (LC), harus disikapi secara proporsional. Menurutnya, perubahan sosial memang kerap memunculkan dinamika baru, namun tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan penutupan usaha.
“Masyarakat punya modal sosial untuk beradaptasi. Sejauh pengamatan saya, semua masih berjalan normal. Kurang bijak kalau Pemda langsung menutup tanpa melihat beban ekonomi rakyat,” tegasnya.
SBNI NTB juga mengingatkan potensi dampak berantai jika penutupan dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya pemilik usaha, tetapi juga pekerja informal yang bergantung pada aktivitas kafe akan kehilangan sumber penghasilan.
“Ini bukan sekadar menutup bangunan usaha, tapi menyangkut hajat hidup banyak orang—pelayan, penjaga parkir, pedagang sekitar, hingga pemasok kebutuhan harian,” ujar Anang.
Sebagai solusi, SBNI NTB mendorong pemerintah daerah mengambil langkah penataan, bukan pelarangan total. Pengaturan jam operasional, peningkatan pengawasan, serta dialog dengan pelaku usaha dinilai lebih efektif dan berimbang.
“Silakan ditata, ajak mereka bicara, buat kesepakatan untuk patuh pada aturan. Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan sekadar melarang,” katanya.
Di tengah gelombang demonstrasi yang mendesak penutupan, Anang juga mengingatkan agar pemerintah daerah tetap independen dan tidak mudah terpengaruh tekanan kelompok tertentu.
“Pemerintah daerah jangan mau didikte. Penutupan tanpa dimensi kemanusiaan hanya akan menambah masalah baru,” pungkasnya.
