Mataram, Jurnalekbis.com, – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah memperkuat fondasi pembangunan berbasis data. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun dari seluruh pelaku usaha.
Pencanangan yang berlangsung di Gedung Gelanggang Pemuda Youth Center NTB, Jumat (19/6/2026), menjadi penanda dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendataan lapangan yang telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026.
“Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri pencanangan bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Lebih dari 500 tamu undangan menghadiri kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, pelaku usaha, hingga berbagai elemen masyarakat. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan kolektif terhadap pelaksanaan sensus yang akan memotret kondisi riil aktivitas ekonomi di NTB.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, data yang valid akan menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih efektif.
“Ketika datanya baik, maka perencanaannya akan baik. Ketika perencanaannya baik, manfaat pembangunannya akan semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Prosesi pencanangan berlangsung simbolis melalui penancapan bendera pada miniatur Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB, Wakil Kepala BPS RI, para bupati dan wali kota, serta unsur Forkopimda Provinsi NTB. Momen tersebut menggambarkan semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Komitmen pemerintah daerah semakin diperkuat melalui penandatanganan deklarasi dukungan oleh seluruh bupati dan wali kota di Pulau Lombok. Penandatanganan itu menjadi bentuk kesiapan daerah mendukung proses pendataan di wilayah masing-masing.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan aktivitas usaha di Indonesia. Hasil sensus nantinya akan menjadi referensi utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif para pelaku usaha sebagai responden.
“Data yang akurat akan memberi arah yang jelas bagi pembangunan. Karena itu, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil sensus,” ujarnya.
Suasana pencanangan semakin semarak dengan penampilan atraksi peresean, seni bela tradisional masyarakat Sasak yang menjadi ikon budaya NTB. Atraksi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi ratusan peserta yang hadir.
Puncak kemeriahan terjadi ketika Gubernur NTB bersama Wakil Kepala BPS RI turun langsung ke arena sebagai pepadu secara simbolis. Aksi keduanya disambut tepuk tangan dan sorak antusias dari para tamu undangan.
Peresean dipilih sebagai simbol keberanian, sportivitas, dan semangat kebersamaan yang sejalan dengan nilai kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendekatan budaya lokal itu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik dalam mendukung pembangunan.
Rangkaian kegiatan juga diramaikan dengan pameran produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai produk lokal dipamerkan sebagai representasi kekuatan ekonomi NTB sekaligus menjadi gambaran sektor usaha yang akan didata selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui pencanangan ini, pemerintah dan BPS berharap partisipasi masyarakat serta dunia usaha terus meningkat sehingga Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan menjadi pijakan bagi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
