BEIJING — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 merumuskan enam rekomendasi untuk mempercepat transisi energi di Indonesia setelah melakukan studi ke Tiongkok pada 26–30 Oktober 2026. Usulan tersebut mencakup penguatan jaringan listrik, pengembangan baterai penyimpanan energi, kepastian investasi, hingga digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).
Delegasi yang dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq itu mengkaji tata kelola energi bersih melalui diskusi dengan China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA). Rombongan juga mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Beijing.
Studi tersebut bertujuan menggali praktik pengembangan energi terbarukan di Tiongkok yang dapat menjadi bahan adaptasi kebijakan di Indonesia.
“Pengalaman Tiongkok dalam tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi pembelajaran berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026).
Enam strategi percepatan transisi energi
Dari rangkaian kajian tersebut, delegasi menyusun enam rekomendasi utama untuk mendukung pengembangan energi bersih nasional.
Pertama, menyelaraskan pembangunan pembangkit dengan jaringan transmisi dan distribusi listrik. Kedua, mempercepat pengembangan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Ketiga, memperkuat kepastian investasi. Keempat, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan. Kelima, mengembangkan industri nasional. Keenam, memperluas digitalisasi serta penggunaan kecerdasan artifisial untuk mendukung pengelolaan energi.
Delegasi menilai pembangunan pembangkit energi terbarukan perlu berjalan beriringan dengan kesiapan jaringan listrik. Tanpa integrasi yang memadai, peningkatan kapasitas energi surya dan angin berpotensi menghadapi kendala dalam penyaluran dan pengelolaan pasokan listrik.
Ketua Angkatan PKN I/69, I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya, mengatakan pengembangan energi bersih membutuhkan perencanaan terpadu, kesiapan infrastruktur, serta teknologi penyimpanan energi.
“Kunjungan ke PLTS Longqingxia memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit energi bersih. Kami juga mendalami pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok yang mengandalkan energi surya dan angin, didukung penguatan jaringan serta penyimpanan energi,” katanya.
Target energi terbarukan 42,6 GW
Rekomendasi tersebut berkaitan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Berdasarkan data yang disampaikan dalam materi studi, rencana tersebut menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW di antaranya dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya.
Untuk merealisasikan target tersebut, Indonesia membutuhkan dukungan investasi, kesiapan infrastruktur, serta rantai pasok industri yang memadai.
Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya kepastian pembiayaan dan penguatan industri dalam negeri. Menurutnya, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan kompetensi tenaga kerja.
“Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga perlu berjalan bersama alih teknologi dan pengembangan tenaga kerja agar transisi energi membuka lebih banyak lapangan kerja hijau,” ungkapnya.
Hasil studi akan menjadi masukan kebijakan
Delegasi akan menuangkan enam rekomendasi tersebut dalam dokumen policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan. Dokumen itu akan menjadi masukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan transisi energi.
Hasil studi diharapkan membantu Indonesia mempercepat pengembangan energi terbarukan, menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas kesempatan kerja hijau.
Namun, penerapan rekomendasi tersebut tetap membutuhkan tindak lanjut konkret, terutama dalam menyelaraskan pembangunan infrastruktur, memastikan pembiayaan, dan memperkuat koordinasi antarlembaga agar target transisi energi dapat tercapai.
