Mataram, Jurnalekbis.com – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) resmi meluncurkan Sentral Penanganan Dumas Terpadu (Sepadu) sebagai langkah nyata meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian. Peresmian berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mapolda NTB, Rabu (29/10/2025), dan dihadiri langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan, Wakapolda Brigjen Pol Hari Nugroho, Irwasda Polda NTB, serta Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital dan reformasi birokrasi Polri, sejalan dengan amanat Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penanganan Dumas Terintegrasi. Dengan layanan Sepadu, seluruh pengaduan masyarakat kini dikelola dalam satu sistem terpadu yang menghubungkan seluruh unit kerja di Polda NTB.
Project Leader sekaligus pemrakarsa program, AKBP Tihar Siagian, S.I.K., menjelaskan bahwa sebelumnya penanganan pengaduan masyarakat di Polda NTB masih dilakukan secara terpisah antarbagian, sehingga memperlambat proses klarifikasi dan tindak lanjut.
“Sejak terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2024, Polri diwajibkan memiliki sistem sentra pengelolaan pengaduan terpadu. Maka kami membentuk tim Sepadu berdasarkan keputusan Kapolda NTB dan menetapkan SOP penanganan dumas terpadu di lingkungan Polda NTB,” ujar Tihar dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa dengan adanya Sepadu, masyarakat akan lebih mudah menyampaikan laporan atau keluhan tanpa perlu datang langsung ke kantor polisi. “Misalnya, warga di Pulau Sumbawa ingin mengadu, petugas tidak perlu datang ke lokasi. Klarifikasi bisa dilakukan melalui panggilan telepon atau video call lewat platform resmi yang telah kami sediakan,” jelasnya.
Tihar berharap, inovasi ini tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi bisa menjadi budaya baru dalam pelayanan Polri di Nusa Tenggara Barat. “Kami ingin masyarakat merasa lebih dekat, didengar, dan dilayani secara transparan,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang cepat, adil, dan profesional.
“Untuk dicintai masyarakat, Polri harus terus memperbaiki pelayanan. Kurangi pelanggaran, baik disengaja maupun tidak. Tangani setiap perkara dengan profesional dan tepat waktu,” tegasnya.
Hadi juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil AKBP Tihar bersama timnya dalam menghadirkan solusi digital di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap transparansi aparat penegak hukum.
“Program Sepadu ini adalah wujud dari semangat perubahan. Terobosan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat yang ingin pelayanan Polri lebih terbuka, responsif, dan bisa diakses dari mana saja,” ujarnya.
Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan pengetukan palu sebanyak tiga kali oleh Kapolda NTB sebagai simbol resmi dimulainya operasional layanan Sepadu. Kapolda juga melakukan pemasangan pin Sepadu kepada petugas khusus yang akan mengelola sistem pengaduan tersebut setiap hari.
Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan melapor, sementara proses penanganan aduan dapat dipantau dengan lebih jelas dan akuntabel. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya Polda NTB memperkuat kepercayaan publik serta membangun institusi Polri yang lebih profesional, modern, dan terpercaya.
