BEIJING — Indonesia membidik strategi China untuk mempercepat transisi energi bersih, mulai dari penguatan jaringan listrik hingga kepastian investasi. Enam rekomendasi kebijakan disiapkan oleh delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Tanah Air.
Delegasi yang dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq itu mempelajari kebijakan energi China melalui diskusi bersama China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA) pada 27 Oktober 2026. Delegasi juga mengunjungi fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan Longqingxia, Distrik Yanqing, Beijing.
Pembelajaran tersebut diarahkan untuk mendukung implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dan Kebijakan Energi Nasional.
Ketua Benchmarking PKN I Angkatan 69, Jefferdian, menilai Indonesia perlu memastikan pembangunan pembangkit berjalan seiring dengan kesiapan jaringan dan skema pembiayaan.
“Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan adalah kunci. Indonesia perlu mempercepat penguatan jaringan listrik dan pengembangan BESS sesuai kebutuhan sistem, sekaligus memastikan pengadaan dan kontrak yang memberikan kepastian bagi investasi,” ujar Jefferdian.
RUPTL PLN targetkan 42,6 GW energi terbarukan
RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sebanyak 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru dan terbarukan (EBT), sedangkan 10,3 GW untuk penyimpanan energi.
Tenaga surya mendapat porsi terbesar dalam tambahan kapasitas EBT, yakni 17,1 GW. Rencana tersebut menuntut koordinasi pembangunan pembangkit, transmisi, gardu induk, dan penyimpanan energi agar pasokan listrik bersih dapat terserap secara optimal.
Sebagai pembanding, kapasitas terpasang tenaga surya China mencapai sekitar 1.200 GW pada akhir 2025, sementara tenaga anginnya mencapai 640 GW. Data tersebut menunjukkan besarnya skala pengembangan energi terbarukan di negara itu.
Namun, peningkatan kapasitas pembangkit juga membutuhkan jaringan yang memadai untuk menyalurkan listrik dari lokasi produksi menuju pusat kebutuhan.
Enam rekomendasi percepatan transisi energi
Delegasi PKN I Angkatan 69 merumuskan enam prioritas untuk mempercepat transisi energi Indonesia.
Pertama, menyelaraskan jadwal pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Kedua, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) berdasarkan kebutuhan jaringan.
Ketiga, memperkuat kepastian investasi melalui kontrak jual beli listrik yang jelas. Keempat, menyederhanakan koordinasi perizinan dan pemanfaatan lahan tanpa mengabaikan lingkungan serta konsultasi masyarakat.
Kelima, memperkuat industri dalam negeri melalui peningkatan komponen lokal, alih teknologi, dan pelatihan tenaga kerja. Keenam, memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk mendukung prakiraan produksi listrik, pengelolaan jaringan, dan perencanaan kebutuhan energi.
Ketua Angkatan PKN I Angkatan 69, I Dewa Nyoman AD Wijaya, menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif untuk menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan lintas sektor.
Menurutnya, pembelajaran dari China, termasuk pengembangan sistem kelistrikan baru, dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengintegrasikan energi surya, angin, jaringan, dan penyimpanan listrik.
Seluruh hasil kajian akan dituangkan dalam policy brief dan matriks adaptasi kebijakan. Dokumen tersebut akan memuat pilihan intervensi, instansi penanggung jawab, kebutuhan pendanaan, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan.
Rekomendasi ini diharapkan membantu pemerintah memperkuat keandalan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta membuka peluang lapangan kerja hijau seiring percepatan transisi energi nasional.
